PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana menyusul dampak luas bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Pati sejak 10 hingga 24 Januari 2026.
Penetapan status tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Pati Nomor 400.9.10.2/0041 Tahun 2026, sebagaimana disampaikan langsung oleh Bupati Pati, Sudewo, dalam konferensi pers penanganan banjir di Kabupaten Pati, Minggu (18/1/2026).
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
Bupati Sudewo menjelaskan, bencana hidrometeorologi tersebut berdampak pada 12 kecamatan, yakni Dukuhseti, Juwana, Pati, Jakenan, Gabus, Wedarijaksa, Sukolilo, Tayu, Margorejo, Margoyoso, Kayen, dan Batangan.
“Pada awal kejadian, tercatat sebanyak 136 desa terdampak. Berdasarkan pembaruan data terakhir, jumlah tersebut berangsur menurun menjadi 84 desa terdampak,” ungkap Sudewo.
Lebih lanjut, Bupati Pati merinci dampak keseluruhan bencana hingga Minggu (18/1/2026). Jumlah warga terdampak mencapai 61.606 jiwa, dengan dua orang korban jiwa meninggal dunia.
Dari sisi permukiman dan fasilitas umum, tercatat 20.194 unit rumah terendam banjir, serta 130 unit fasilitas umum mengalami kerusakan. Sementara itu, sektor pertanian turut mengalami kerugian besar, dengan sawah terendam seluas 7.355 hektare yang ditaksir merugi Rp 301 miliar, tambak seluas 1.371 hektare dengan kerugian Rp 54 miliar, serta lahan bawang merah terdampak seluas 66 hektare dengan kerugian mencapai Rp 4,5 miliar.
Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur, meliputi jalan rusak dengan estimasi kerugian Rp 170 miliar, jembatan rusak Rp 16 miliar, tanggul atau talud rusak Rp 75 miliar, serta bendung dan tambak rusak Rp 17 miliar.
“Sehingga total kerugian akibat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pati saat ini diperkirakan mencapai Rp 637,5 miliar,” jelas Sudewo.
Dalam penanganan bencana, Pemkab Pati menetapkan sejumlah prioritas utama, di antaranya percepatan penanganan di lapangan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, penguatan koordinasi lintas sektor agar bantuan tidak tumpang tindih, serta memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Kami menginstruksikan seluruh unsur agar bergerak cepat, responsif, dan saling bersinergi antara OPD, TNI, Polri, relawan, serta unsur masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Pati juga mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, mengingat intensitas hujan yang masih tinggi. Pemantauan kondisi cuaca terus dilakukan, termasuk dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang telah berjalan beberapa hari oleh BNPB, guna mengendalikan curah hujan dan meminimalkan risiko bencana lanjutan.
