Pati Diusulkan Miliki 22 Kampung Nelayan dan Budidaya pada 2026

PATI – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memprogramkan pembangunan kampung nelayan dan kampung budidaya di seluruh Indonesia, khususnya di daerah dengan potensi perikanan yang kuat. Program nasional tersebut mulai direalisasikan di Kabupaten Pati pada tahun 2025 melalui penetapan Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, sebagai kampung nelayan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, Hadi Santosa, menyebutkan bahwa pada tahun 2026 mendatang pihaknya mengusulkan sebanyak 22 desa untuk dijadikan lokasi kampung nelayan maupun kampung budidaya.

“Kampung nelayan di 2025 baru satu desa. Untuk 2026 kami mengusulkan 22 lokasi, meskipun hingga saat ini belum ada keputusan final,” ujar Hadi, Senin (15/12/2025).

Ia menjelaskan, kampung nelayan diperuntukkan bagi desa-desa pesisir laut dengan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Sementara itu, kampung budidaya menyasar desa-desa yang masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan perairan tawar, seperti di sungai, waduk, dan tambak.

“Ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo untuk memberdayakan nelayan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Indonesia sebagian besar wilayahnya adalah laut dan desa pesisir dengan jumlah nelayan yang cukup besar,” jelasnya.

Menurut Hadi, program kampung nelayan dan kampung budidaya akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai sarana dan prasarana pendukung akan dibangun guna menunjang aktivitas nelayan.

“Programnya meliputi pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan lingkungan, balai nelayan, bengkel, fasilitas sanitasi, rumah singgah nelayan, pabrik es mini, cold storage, tambatan kapal, SPBN, pusat kuliner, hingga bantuan peralatan tangkap seperti jaring dan mesin. Selain itu, juga ada pelatihan-pelatihan. Nantinya, pengelolaan akan diserahkan kepada KDMP (Koperasi Desa Merah Putih),” paparnya.

Ia menambahkan, program kampung nelayan dan kampung budidaya terintegrasi dengan KDMP, yang akan menjadi pengelola utama di tingkat desa. Sumber pendanaan program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Anggaran di Desa Banyutowo mencapai Rp21 miliar dan langsung dari KKP. DKP Kabupaten Pati hanya memfasilitasi dan menjembatani agar program nasional ini tepat sasaran,” ungkap Hadi.

Adapun desa-desa yang diusulkan sebagai lokasi kampung nelayan dan kampung budidaya di Kabupaten Pati pada tahun 2026 antara lain berada di Kecamatan Juwana, Dukuhseti, Tayu, Gabus, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Kayen, hingga Pati Kota.

Hadi menilai, usulan puluhan desa tersebut sangat realistis mengingat Kabupaten Pati memiliki potensi perikanan yang melimpah, baik dari hasil laut maupun perairan darat.

“Di Pati terdapat 52 desa pesisir yang tersebar di tujuh kecamatan. Selain itu, banyak desa dengan potensi tambak seperti Talun, Wuwur, Gembong, dan Banjarsari. Program ini juga sejalan dengan target nasional sebanyak 1.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, baru Desa Banyutowo yang ditetapkan sebagai kampung nelayan oleh pemerintah pusat. Melalui usulan lanjutan pada 2026, Kabupaten Pati yang dikenal sebagai Bumi Mina Tani diharapkan memiliki lebih banyak kampung perikanan yang maju dan berdaya saing.

“Tahun 2025 sebenarnya ada empat desa yang diusulkan, namun hanya Banyutowo yang disetujui. Tahun depan kami kembali mengusulkan desa-desa lainnya,” pungkas Hadi.