PATI, infobaroe.com – Kebijakan efisiensi anggaran daerah mulai dirasakan sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi A DPRD Pati karena dikhawatirkan memengaruhi kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
Dalam rapat kerja bersama Disdukcapil, Komisi A menerima laporan mengenai keterbatasan anggaran operasional yang digunakan untuk mendukung pelayanan e-KTP. Sejumlah kebutuhan penting seperti perbaikan alat perekaman, pengadaan kertas hingga penyediaan blanko e-KTP membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
Anggota Komisi A DPRD Pati, Suharmanto, mengatakan pelayanan administrasi kependudukan harus tetap berjalan meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi belanja.
“Apalagi dengan adanya efisiensi anggaran di daerah, hal ini berpengaruh pada Disdukcapil. Kebutuhan dasar mereka menjadi terbatas,” katanya.
Menurutnya, DPRD memahami kebijakan penghematan anggaran, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh ikut menurun.
“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dengan baik. Efisiensi boleh dilakukan, tetapi jangan sampai memperlambat penerbitan dokumen kependudukan yang setiap hari dibutuhkan warga,” ujar Suharmanto.
Komisi A mendorong Disdukcapil mengutamakan penggunaan anggaran untuk kebutuhan yang paling mendesak agar pelayanan tetap berlangsung. Selain itu, DPRD juga akan berkomunikasi dengan Badan Anggaran guna membahas kemungkinan dukungan anggaran tambahan.
Ia menambahkan, e-KTP memiliki fungsi penting dalam berbagai urusan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, perbankan hingga bantuan sosial. Oleh sebab itu, keberlangsungan pelayanan administrasi kependudukan harus menjadi perhatian bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati.
(ADV)
