PATI, infobaroe.com — Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah yang rawan kekeringan membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah desa dan masyarakat. Karena itu, Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKB, Muntamah, mendorong penguatan sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Menurut Muntamah, pengembangan sistem air berbasis masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi untuk memenuhi kebutuhan warga, terutama di desa yang mengalami kesulitan air ketika musim kemarau.
“Program air bersih harus dibuat sedekat mungkin dengan kebutuhan masyarakat. Pamsimas bisa diperkuat, tetapi pengelolaannya juga harus berjalan dengan baik agar fasilitas yang dibangun benar-benar bisa digunakan dalam jangka panjang,” tutur Muntamah.
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya membangun sarana air bersih. Aspek pemeliharaan, pengelolaan, dan keberlanjutan sumber air juga harus diperhatikan sejak awal.
Muntamah meminta pemerintah desa aktif mengidentifikasi kebutuhan warganya dan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik berbeda. Ada wilayah yang membutuhkan jaringan distribusi, ada pula yang membutuhkan penguatan sumber air maupun fasilitas penampungan.
“Jangan semua desa diperlakukan dengan pola yang sama. Pemerintah perlu melihat kondisi masing-masing wilayah supaya intervensinya tepat,” katanya.
Muntamah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan fasilitas air bersih. Dengan adanya rasa memiliki, fasilitas yang dibangun diharapkan dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Ia berharap persoalan kekeringan di Tayu menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem penyediaan air bersih berbasis desa.
“Target akhirnya tentu masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih ketika kemarau. Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan program,” pungkasnya.
(ADV)
