PATI, infobaroe.com – Pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah yang rutin mengalami kekeringan dinilai membutuhkan pola penanganan yang lebih efektif. Distribusi menggunakan mobil tangki memang menjadi langkah penting saat kondisi darurat, tetapi pemerintah juga perlu membangun akses sumber air yang lebih dekat dengan permukiman warga.
Wakil Ketua III DPRD Pati Suwito mengatakan jarak sumber air turut memengaruhi besarnya biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses distribusi. Semakin jauh lokasi sumber air, semakin besar pula kebutuhan kendaraan, bahan bakar, serta tenaga untuk menjangkau masyarakat.
“Kalau sumber airnya jauh, distribusinya juga membutuhkan waktu, kendaraan, bahan bakar, dan biaya. Kalau ada sumber yang bisa dimanfaatkan lebih dekat, tentu penanganannya akan lebih efisien,” ujarnya.
Suwito mendukung upaya pemerintah mencari sumber air alternatif di sekitar kawasan yang terdampak kekeringan. Namun, menurutnya, pencarian tersebut perlu dilakukan melalui kajian yang matang agar sumber air yang ditemukan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Ia juga mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus menemukan sumber air, tetapi sekaligus memikirkan sistem distribusinya. Apabila satu sumber dapat memenuhi kebutuhan beberapa desa, pembangunan jaringan perpipaan menjadi bagian penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
“Jangan hanya mencari airnya, tetapi juga dipikirkan bagaimana air itu bisa sampai kepada masyarakat. Infrastruktur pendukungnya harus masuk dalam perencanaan,” katanya.
Dalam pembangunan sumber air, aspek lingkungan juga perlu menjadi pertimbangan. Suwito mengingatkan pemanfaatan air bawah tanah, khususnya melalui sumur, harus didasarkan pada kajian teknis sehingga tidak menimbulkan dampak baru terhadap lingkungan maupun ketersediaan air di kemudian hari.
Menurutnya, persiapan pembangunan sumber air sebaiknya dilakukan jauh sebelum musim kemarau mencapai kondisi terburuk. Kajian lokasi, potensi sumber air, hingga kebutuhan jaringan distribusi dapat dipersiapkan sejak awal agar pemerintah tidak selalu bekerja dalam kondisi darurat.
“Ketika kemarau sudah terjadi, kita berada dalam situasi darurat. Maka persiapan permanennya justru harus dilakukan sebelum itu,” jelasnya.
Suwito juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPBD, serta organisasi perangkat daerah terkait. Koordinasi diperlukan karena kondisi dan karakteristik sumber air di setiap wilayah tidak selalu sama.
Ia menegaskan, efisiensi dalam penanganan kekeringan bukan berarti mengurangi bantuan kepada warga yang membutuhkan. Justru, pemerintah perlu membangun sistem penyediaan air yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap dropping air secara bertahap.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar mengurangi jumlah tangki, tetapi memastikan masyarakat punya akses air yang lebih dekat dan lebih aman,” pungkasnya.
(ADV)
