Mukit Soroti Potensi Aset dan BUMD Pati untuk Tambah Pendapatan Daerah

banner 728x60

PATI, infobaroe.com — Anggota Fraksi Demokrat DPRD Pati, Mukit, meminta Pemerintah Kabupaten Pati tidak hanya fokus pada sektor pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga harus menjadi perhatian karena dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Optimalisasi PAD harus dilakukan dari berbagai sisi. Bukan hanya pajak, tetapi juga bagaimana aset dan badan usaha milik daerah bisa memberikan kontribusi yang sehat,” kata Mukit.

Ia merespons positif peningkatan PAD sebesar Rp35,814 miliar yang tercantum dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.

Namun, Mukit meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap aset yang dimiliki. Aset yang produktif perlu dikembangkan, sedangkan aset yang belum memberikan manfaat harus dicari skema pemanfaatannya sesuai aturan.

“Setiap aset daerah harus jelas status, pemanfaatan dan kontribusinya. Kalau memang bisa dikerjasamakan secara legal dan menguntungkan daerah, tentu harus dikaji,” ujarnya.

Mukit juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, BUMD tidak hanya harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memiliki tata kelola bisnis yang sehat agar dapat memberikan kontribusi terhadap daerah.

“BUMD harus profesional. Jangan hanya bicara berapa laba yang diperoleh, tetapi juga bagaimana efisiensi, tata kelola dan manfaatnya bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia mengatakan peningkatan PAD akan lebih kuat jika pemerintah mempunyai portofolio sumber pendapatan yang beragam. Dengan demikian, daerah tidak terlalu bergantung pada satu jenis penerimaan.

Mukit menambahkan, setiap upaya meningkatkan PAD harus tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Pati pada 2026 sendiri telah beberapa kali melakukan penyesuaian penjabaran APBD untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran dan kegiatan prioritas.

“Target akhirnya bukan sekadar PAD tinggi, tetapi kemampuan daerah membiayai pembangunan dengan pengelolaan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

(ADV)

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *