PATI, infobaroe.com – Pengelolaan program dan anggaran di tingkat desa dinilai harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati dari Partai NasDem, Karwito, meminta pemerintah desa memastikan setiap kegiatan yang dibiayai anggaran desa memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Karwito mengatakan keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari terpenuhinya dokumen administrasi. Lebih dari itu, pemerintah desa perlu memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan hingga hasil yang diperoleh masyarakat.
“Jangan sampai sebuah program hanya dianggap selesai karena administrasinya lengkap. Yang harus dilihat adalah apakah program itu memang dibutuhkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Karwito.
Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran strategis karena menjadi unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kondisi tersebut membuat penyusunan program maupun penggunaan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan serta skala prioritas di masing-masing wilayah.
Ia menilai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu diperkuat untuk memastikan proses tersebut berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan. Selain itu, keberadaan Program Jaksa Garda Desa juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman hukum sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
Sosialisasi Program Jaksa Garda Desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, camat dan unsur terkait diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan desa.
Karwito menegaskan bahwa pengawasan seharusnya tidak dipandang sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar penggunaan anggaran tetap berada pada tujuan yang telah ditetapkan.
“Pengawasan bukan untuk menghambat. Justru menjadi alat untuk memastikan anggaran digunakan sesuai sasaran dan program yang dijalankan tidak keluar dari aturan,” jelasnya.
Di sisi lain, Karwito mendorong pemerintah desa membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga diperlukan agar berbagai aspirasi, masukan, maupun kritik terhadap pembangunan dapat disampaikan melalui mekanisme yang baik.
Ia berharap setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pembahasan bersama, bukan berkembang menjadi konflik.
“Kalau ada masyarakat yang menemukan persoalan, sebaiknya tersedia ruang komunikasi. Dengan begitu, masalah bisa dibahas bersama dan dicarikan solusi,” katanya.
Karwito menambahkan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembangunan serta pelayanan publik. Dengan pengelolaan yang akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan warga, anggaran desa diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
(ADV)
