PATI, infobaroe.com – Penyusunan RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027 dinilai perlu memperhatikan perkembangan kebijakan pemerintah pusat yang dapat berdampak terhadap arah program maupun kemampuan anggaran daerah.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan HC, mengatakan perubahan kebijakan di tingkat nasional harus diantisipasi agar perencanaan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Danu setelah Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati terkait Nota Keuangan RAPBD 2027.
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat tidak jarang membawa konsekuensi bagi daerah, baik dalam menentukan prioritas pembangunan, sumber pembiayaan maupun mekanisme pelaksanaan program.
“Kebijakan dari pemerintah pusat tentu memiliki implikasi terhadap daerah. Karena itu, setiap kebijakan baru harus dicermati sebelum diterjemahkan menjadi program dan kegiatan dalam APBD,” ujar Danu.
Ia meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru memasukkan program baru ke dalam RAPBD sebelum memastikan dasar hukum serta kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.
Selain mengikuti arah kebijakan nasional, Danu menilai penyusunan anggaran juga harus tetap berpijak pada persoalan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pati. Sinkronisasi kedua aspek tersebut menjadi penting agar kebijakan anggaran tidak kehilangan sasaran.
“Jangan sampai kita hanya menyesuaikan program karena mengikuti kebijakan pusat, tetapi kebutuhan masyarakat daerah justru tidak menjadi prioritas,” tegasnya.
Danu menambahkan, keseimbangan antara kebijakan pemerintah pusat dan karakteristik kebutuhan daerah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam setiap tahapan pembahasan RAPBD 2027.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati, lanjutnya, akan mencermati hal tersebut bersama Badan Anggaran sehingga program dan anggaran yang nantinya ditetapkan tetap memiliki dasar regulasi yang jelas sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
(ADV)
