PATI, infobaroe.com – Evaluasi pembangunan infrastruktur Kabupaten Pati tidak hanya diarahkan pada capaian penyelesaian pekerjaan. Komisi C DPRD Pati juga mendorong agar program pembangunan berikutnya mampu menjangkau wilayah yang masih membutuhkan penanganan.
Anggota Komisi C DPRD Pati, Haryono, menilai pemerataan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun prioritas pembangunan, khususnya untuk program tahun 2027.
Hal itu disampaikannya dalam pembahasan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati terkait evaluasi kegiatan 2026 serta penyusunan rencana program pembangunan selanjutnya.
Menurut Haryono, hampir selesainya berbagai kegiatan pada 2026 menjadi momentum untuk kembali memetakan kebutuhan infrastruktur di masing-masing wilayah.
“Setelah kegiatan 2026 hampir selesai, kita harus melihat lagi wilayah mana yang masih membutuhkan penanganan. Jangan sampai ada daerah yang tertinggal karena belum menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia mengatakan, penentuan program pembangunan seharusnya tidak hanya berpedoman pada jumlah proyek yang telah direalisasikan. Kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan juga harus menjadi dasar dalam menentukan lokasi serta jenis pekerjaan.
Haryono secara khusus menyoroti kondisi ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Menurutnya, keberadaan jalan yang memadai berkaitan langsung dengan berbagai aktivitas warga.
“Jalan bukan hanya soal menghubungkan satu desa dengan desa lain. Ada aktivitas ekonomi, pendidikan, pertanian, dan pelayanan masyarakat yang bergantung pada kondisi jalan,” katanya.
Selain infrastruktur jalan, Haryono meminta persoalan drainase turut mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, kualitas jalan akan sulit dipertahankan apabila sistem drainase di sekitarnya tidak berfungsi dengan baik.
Dalam dokumen perencanaan Pemkab Pati 2026, program penyelenggaraan jalan tercatat mencakup 138 lokasi. Sementara pembangunan sistem drainase lingkungan direncanakan pada tujuh lokasi.
“Jalan dan drainase harus dilihat sebagai satu kesatuan. Kalau jalannya bagus tetapi drainasenya tidak berfungsi, kerusakan akan cepat kembali,” jelasnya.
Haryono berharap evaluasi pelaksanaan pembangunan 2026 dapat menjadi bahan dalam menentukan kebijakan infrastruktur pada 2027. Pemetaan kebutuhan, menurutnya, perlu dilakukan secara berkala agar pembangunan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu.
Ia menegaskan, arah pembangunan infrastruktur harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat sekaligus memberikan manfaat secara merata.
“Yang kita dorong adalah pembangunan yang merata dan benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
