PATI, infobaroe.com – Penyusunan program infrastruktur Kabupaten Pati untuk tahun 2027 perlu didasarkan pada kondisi riil di lapangan. Data mengenai tingkat kerusakan, kebutuhan akses masyarakat, serta urgensi penanganan menjadi pertimbangan penting sebelum suatu ruas jalan ditetapkan sebagai prioritas pembangunan.
Anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi NasDem, Miftahul Abid, menilai keterlibatan berbagai pihak dalam proses pendataan akan membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran kebutuhan yang lebih lengkap.
Menurutnya, laporan dari pemerintah desa, aspirasi warga, serta hasil peninjauan langsung dapat menjadi bahan pembanding dalam menyusun daftar pekerjaan. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya bertumpu pada usulan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang benar-benar dihadapi masyarakat.
“Setiap usulan pembangunan perlu diperiksa kembali berdasarkan kondisi lapangan. Dengan data yang lengkap, pemerintah bisa menentukan prioritas secara lebih objektif dan menghindari perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, anggaran murni infrastruktur sebesar Rp70 miliar yang direncanakan untuk 2027 dapat dimanfaatkan melalui penetapan program berdasarkan urgensi dan manfaatnya.
Menurutnya, pendataan yang baik juga akan memudahkan evaluasi apabila masih terdapat ruas jalan yang belum tertangani. Kebutuhan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
(ADV)
