PATI, suarakabar.co.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati menyoroti komposisi anggaran antar-sektor dalam Rancangan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026. Melalui Ketua Fraksi PPP, Burhanudin, partai berlambang Ka’bah ini menilai bahwa alokasi belanja daerah masih belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat kecil.
Fraksi PPP memberikan catatan bahwa porsi belanja untuk urusan penunjang atau administratif masih cukup besar, sementara anggaran untuk urusan langsung pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, masih relatif kecil.
“Komposisi anggaran harus mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat. Fraksi PPP melihat belanja untuk urusan administratif masih mendominasi, padahal kebutuhan dasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan masih sangat besar,” tegas Burhanudin.
Menindaklanjuti hal tersebut, Fraksi PPP mendorong agar Pemerintah Kabupaten Pati melakukan refocusing anggaran sehingga lebih berpihak kepada masyarakat kecil dan sektor-sektor prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.
Beberapa poin yang disampaikan Fraksi PPP antara lain:
1. Perlu adanya refocusing anggaran yang lebih memihak pada masyarakat kecil, terutama untuk mendukung pendidikan dasar, kesehatan primer, dan pembangunan infrastruktur pedesaan.
2. Perencanaan pembangunan tahun 2026 harus menjamin pemerataan antarwilayah, termasuk di wilayah selatan dan pegunungan, agar seluruh masyarakat memperoleh akses layanan publik yang adil dan berkualitas.
Burhanudin menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran daerah tidak boleh hanya fokus pada aspek administratif, tetapi harus mengedepankan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan harus dirasakan secara merata oleh seluruh warga Pati, termasuk masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan. Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Fraksi PPP berharap agar Pemerintah Daerah dapat menyusun strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.
(ADV)
