Pati, infobaroe.com – Upaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan di Kabupaten Pati kini menemui tantangan baru seiring dengan perubahan regulasi kewenangan TPI. Anggota legislatif di Bumi Mina Tani, khususnya Komisi B, didorong untuk mencari sumber-sumber alternatif yang kreatif namun tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah dari sektor ini harus disikapi dengan inovasi manajemen, bukan sekadar menaikkan tarif retribusi yang sudah ada. Ia melihat potensi pada sektor pengolahan hasil laut dan pengelolaan lahan garam yang selama ini kontribusinya masih bisa ditingkatkan secara signifikan bagi daerah.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
Ia menegaskan bahwa setiap langkah Pemkab Pati akan dikawal ketat oleh DPRD agar tetap selaras dengan kebijakan nasional. “Komisi sangat mendukung karena itu terobosan untuk menaikkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Itu bagus, tetapi harus ada landasan yang pas. Kita akan konsultasi dengan pusat atau bagaimana,” tuturnya. Muslihan optimis, dengan komunikasi yang baik antara daerah dan pusat, Kabupaten Pati bisa tetap mendapatkan bagi hasil yang adil dari kekayaan lautnya meski kewenangan TPI telah berpindah tangan.
(ADV)
