PATI, infobaroe.com – Pembangunan infrastruktur hingga tingkat desa menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Pati dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan akses jalan, khususnya jalur penghubung kawasan pertanian, dinilai penting agar aktivitas warga dan distribusi hasil bumi dapat berjalan lebih lancar.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengungkapkan bahwa penanganan jalan poros desa masih menghadapi tantangan cukup besar. Hingga saat ini, tingkat penanganannya baru mencapai sekitar 6 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat jalan poros desa memiliki fungsi penting sebagai penunjang kegiatan sosial maupun perekonomian masyarakat.
Chandra menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan yang didanai melalui APBD 2026, di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mencatat tingkat kemantapan jalan kabupaten mencapai 80 persen. Angka tersebut diharapkan terus meningkat hingga 83 persen pada 2027.
Meski demikian, pemerintah tidak ingin keberhasilan peningkatan jalan kabupaten mengesampingkan kebutuhan infrastruktur di pedesaan. Menurutnya, akses menuju sentra pertanian harus ikut diperhatikan karena berkaitan erat dengan kelancaran kegiatan produksi masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Pati menyiapkan anggaran sekitar Rp152 miliar dalam APBD Perubahan 2026. Dana tersebut salah satunya diarahkan untuk menangani 51 ruas jalan yang telah masuk dalam rencana pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, Chandra meminta pemerintah desa ikut mengawal proses penentuan lokasi pekerjaan. Hal ini diperlukan agar ruas yang diperbaiki benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan setelah proyek selesai.
Ia juga meminta para camat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi jalan di wilayah masing-masing. Tidak hanya jalan kabupaten, pendataan juga harus menyentuh jalan desa, akses penghubung antardesa, jalan poros, hingga jalur pertanian.
Kerusakan yang kembali muncul pada ruas jalan yang sebelumnya telah diperbaiki juga perlu dicatat. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki data yang lebih lengkap untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
Sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi, Pemkab Pati berencana mengadakan pertemuan bersama kepala desa di setiap kecamatan pada awal Desember mendatang. Berbagai laporan masyarakat mengenai kerusakan infrastruktur akan menjadi bahan pembahasan sekaligus dicocokkan dengan kondisi lapangan.
Chandra juga menekankan bahwa penyaluran bantuan keuangan harus diikuti dengan pengelolaan yang transparan. Pemerintah desa diminta memperhatikan kelengkapan dokumen serta memastikan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemkab Pati turut mencari peluang pendanaan tambahan dari pemerintah pusat. Usulan bantuan infrastruktur telah disampaikan melalui Kementerian Desa dengan potensi dukungan sekitar Rp200 miliar.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, menerangkan bahwa Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan merupakan program khusus untuk mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur di tingkat desa.
Program tersebut memiliki landasan Peraturan Daerah Tahun 2023. Namun, Pemkab Pati berencana melakukan revisi terhadap regulasi tersebut, terutama karena besaran bantuan sekitar Rp200 juta per titik dinilai belum mencukupi untuk menangani pembangunan jalan dengan panjang beberapa kilometer.
Riyoso memaparkan, pada APBD Perubahan 2026 pemerintah mengalokasikan bantuan bagi 184 desa yang tersebar di 21 kecamatan. Dari alokasi tersebut terdapat 473 kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp74,6 miliar.
Rata-rata setiap kegiatan mendapatkan dukungan dana sekitar Rp78,5 juta. Adapun mekanisme pencairannya dilakukan sekaligus sebesar 100 persen.
Dengan sistem tersebut, kepala desa penerima bantuan diminta segera mempersiapkan pelaksanaan kegiatan setelah dana diterima. Riyoso menegaskan, pemerintah desa bertanggung jawab penuh terhadap realisasi pekerjaan sekaligus penyelesaian seluruh administrasi.
Ia juga mengingatkan agar penggunaan dana dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan. Sebab, bantuan keuangan tersebut tetap menjadi objek pengawasan dan pemeriksaan, baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain mengawal pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga mulai mengingatkan desa untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan yang diperkirakan datang pada Desember.
Chandra meminta pemerintah desa memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Langkah antisipasi perlu dilakukan melalui pemetaan saluran irigasi, identifikasi titik rawan banjir, serta normalisasi sungai yang berpotensi meluap.
Melalui penguatan pembangunan dan pengawasan tersebut, Pemkab Pati berharap kebutuhan infrastruktur masyarakat desa dapat tertangani secara bertahap. Pemerataan akses jalan diharapkan mampu mendukung konektivitas wilayah sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pedesaan.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala DPUTR, sejumlah kepala OPD terkait, para camat, serta kepala desa penerima Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan.
