PATI, infobaroe.com – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, meminta pemerintah daerah segera mengeluarkan surat edaran (SE) yang melarang sekolah menarik iuran dari siswa maupun wali murid. Permintaan ini muncul menyusul adanya kasus dugaan penahanan ijazah siswa oleh pihak sekolah karena persoalan administrasi yang belum diselesaikan.
Ali menegaskan, praktik penarikan iuran oleh sekolah negeri tidak dibenarkan, apalagi jika berdampak pada hak siswa seperti penahanan ijazah. Menurutnya, aturan yang berlaku sudah jelas melarang pungutan dalam bentuk dan alasan apa pun.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Kami dorong kepada Pak Plt Bupati untuk membuat SE agar membatasi iuran sukarela,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima, masih terdapat sekolah yang menarik iuran dengan berbagai dalih. Di antaranya untuk pembangunan gedung, pengadaan sarana dan prasarana, hingga membiayai gaji guru serta karyawan honorer yang belum terakomodasi dalam anggaran daerah.
Namun demikian, Ali menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai dasar untuk membebankan biaya kepada wali murid. Ia menekankan bahwa pembiayaan pendidikan, termasuk pembangunan fisik sekolah, seharusnya telah ditopang oleh anggaran pemerintah.
“Karena pembangunan sudah dibiayai dari APBD atau BOS. Jarang saya menemui bahwa pembangunan sekolah diambil dari dana iuran sukarela,” tegasnya.
Ia berharap, dengan adanya surat edaran resmi dari pemerintah daerah, praktik penarikan iuran di sekolah dapat dihentikan, sehingga tidak lagi memberatkan masyarakat serta menjamin hak-hak siswa terpenuhi tanpa hambatan.
(ADV)
