Langkah tegas mulai disiapkan oleh DPRD Kabupaten Pati untuk merespons laporan iuran siswa di SMP Negeri 1 Tayu. Ketua Komisi D, Teguh Bandang Waluyo, membuka kemungkinan untuk melibatkan tim audit dari Inspektorat Daerah guna memeriksa secara detail arus kas dan penggunaan Dana BOS di sekolah tersebut.
Menurut Bandang, tahap awal pengawasan akan difokuskan pada sinkronisasi data antara serapan dana BOS dengan laporan kebutuhan sekolah. Hal ini dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa iuran siswa masih terjadi meski dana BOS yang dikelola sekolah mencapai hampir Rp1 miliar per tahun.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Saat ini KPK dan BPK juga masih di Pati. Kita bisa menyurat, tapi tahap awal akan kita sampaikan ke Inspektorat untuk dilakukan audit,” tegas Bandang. Ia menekankan bahwa koordinasi antarlembaga pengawas sangat diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan objektif dan profesional.
Pihak legislatif berharap proses audit ini dapat memberikan kejelasan mengenai apakah iuran tersebut bersifat sukarela atau memang ada indikasi pelanggaran administratif. Pengawasan ketat ini diharapkan menjadi peringatan bagi sekolah lain agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana pendidikan.
(ADV)
