DPRD Kabupaten Pati memastikan tidak akan menutup mata terhadap masa depan dan kesejahteraan para pegawai paruh waktu yang telah mengabdi di berbagai instansi. Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, menyatakan bahwa jajarannya berkomitmen untuk melakukan kajian mendalam dan menyeluruh sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi.
Narso meluruskan persepsi publik bahwa parlemen tidak memiliki niat untuk menolak aspirasi peningkatan kesejahteraan tersebut. Namun, sebagai lembaga yang ikut bertanggung jawab atas keselamatan keuangan daerah, Komisi A wajib memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil di masa depan dapat dipertanggungjawabkan dan realistis untuk dijalankan.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Kita tidak menolak, tapi harus dikaji secara komprehensif agar kebijakan yang diambil tetap realistis dan tidak membebani keuangan daerah,” tandas Narso menegaskan posisi kelembagaan dewan yang objektif.
Kajian komprehensif ini nantinya akan melibatkan berbagai ahli hukum administrasi negara, ahli keuangan daerah, serta jajaran Badan Kepegawaian Daerah. Melalui draf kajian yang matang, Narso optimistis akan ditemukan titik temu atau solusi alternatif yang mampu mengakomodasi kepentingan pegawai tanpa harus merusak struktur finansial Pati.
(ADV)
