Kehati-hatian dalam menetapkan regulasi yang berdampak jangka panjang menjadi cerminan sikap dari jajaran wakil rakyat di Pati. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, menekankan pentingnya melahirkan kebijakan yang rasional dan adaptif terhadap kemampuan riil pendapatan asli daerah.
Narso mengingatkan bahwa sebuah kebijakan yang populis namun tidak didukung oleh kemampuan anggaran yang nyata justru akan menjadi bumerang di kemudian hari. Jika daerah memaksakan diri melampaui batas kemampuan keuangannya, maka risiko kegagalan membayar hak-hak pegawai justru akan memicu krisis tata kelola pemerintahan yang lebih parah.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Kita tidak menolak, tapi harus dikaji secara komprehensif agar kebijakan yang diambil tetap realistis dan tidak membebani keuangan daerah,” ungkap Narso menjabarkan prinsip kehati-hatian anggaran yang dianut dewan.
DPRD Pati berkomitmen untuk menempatkan stabilitas daerah sebagai payung utama dalam setiap pengambilan keputusan politik. Bagi Narso, kebijakan yang realistis adalah kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum dan kepastian bayar secara kontinu tanpa mengorbankan hak-hak pembangunan warga Kabupaten Pati secara umum.
(ADV)
