Harga Ikan dan Garam Tak Stabil, DPRD Pati Minta Ada Payung Hukum

PATI, infobaroe.com – Fluktuasi harga ikan dan garam yang kerap terjadi menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Kondisi tersebut dinilai sering merugikan nelayan maupun petani garam karena pendapatan mereka sulit diprediksi.

Sekretaris Komisi B DPRD Pati, Mukit, mengungkapkan ketidakstabilan harga masih menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan. Saat hasil produksi melimpah, harga justru sering mengalami penurunan sehingga keuntungan yang diperoleh pelaku usaha menjadi sangat kecil.

“Ketidakstabilan harga tersebut berdampak langsung pada para pelaku usaha. Tak jarang, mereka harus menanggung kerugian lantaran pendapatan yang diperoleh tidak mampu menutup biaya produksi maupun modal usaha,” katanya.

Menurut Mukit, nelayan sering menghadapi situasi sulit ketika hasil tangkapan melimpah namun harga jual turun drastis. Kondisi serupa juga dialami petani garam saat musim produksi berlangsung baik tetapi harga pasar justru melemah akibat tingginya pasokan.

Ia menilai diperlukan kebijakan yang lebih kuat untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha di sektor tersebut. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan serta Petani Garam.

Melalui perda tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur berbagai mekanisme perlindungan seperti penetapan harga dasar, pengembangan sistem resi gudang, hingga dukungan ketika harga komoditas mengalami penurunan tajam.

Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan tata niaga yang lebih sehat sehingga posisi nelayan dan petani garam tidak selalu berada di pihak yang dirugikan.

“Kalau ada payung hukum yang kuat, pelaku usaha bisa lebih tenang menjalankan usahanya karena ada perlindungan ketika harga jatuh. Ini penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkas Mukit.

(ADV)