Jamin Hak Berobat Warga, Ketua DPRD Pati Minta Isu Internal RSUD Soewondo Segera Diclearkan

PATI – Hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan tanpa hambatan menjadi sorotan utama DPRD Kabupaten Pati. Ditengah bergulirnya isu hangat terkait mundurnya Direktur RSUD RAA Soewondo Pati, lembaga legislatif bertekad memastikan bahwa hak-hak pasien, baik pengguna BPJS Kesehatan maupun pasien umum, tidak terganggu sedikit pun.

DPRD Pati menjadwalkan pertemuan dengan jajaran eksekutif Pemkab Pati dalam waktu dekat. Komunikasi ini difokuskan untuk mengklarifikasi isu manajemen rumah sakit demi menjaga kepercayaan warga pesisir yang menggantungkan fasilitas rujukan medisnya di RSUD Soewondo.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengungkapkan bahwa informasi yang beredar saat ini masih berstatus rumor tidak resmi selama pihak dewan belum memegang surat pengunduran diri yang sah dari pejabat bersangkutan.

“Untuk surat pengunduran diri Direktur RSUD Soewondo saya belum tahu, jujur saja saya belum tahu,” aku Ali secara lugas di hadapan media.

Ia menambahkan, dalam tata kelola pemerintahan daerah, setiap dinamika kepegawaian eselon atas harus dilaporkan secara transparan. Tembusan surat pengunduran diri kepada DPRD berguna agar fungsi pengawasan jalannya pelayanan publik bisa termonitor secara berkala.

“Apabila betul-betul mundur, DPRD akan menanyakan langsung ke Plt Bupati Pati,” sambung Ali menerangkan mekanisme pengecekan yang akan dilakukan lembaga legislatif.

Menurut Ali, kejelasan status hukum pimpinan rumah sakit sangat memengaruhi kelancaran pengadaan obat-obatan, kerja sama klaim asuransi, serta pemeliharaan alat medis. Oleh sebab itu, Pemkab Pati didesak untuk tidak membiarkan polemik ini menggantung terlalu lama agar tidak mengorbankan ketenangan masyarakat yang sedang dirawat.

Ia berjanji bahwa fungsi pengawasan ketat akan terus ditegakkan dewan demi menjamin tidak adanya penurunan kualitas medis, antrean yang semakin panjang, ataupun penolakan pasien selama isu internal ini berembus.

“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Apa pun keputusan nantinya, yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan tidak mengalami hambatan,” pungkasnya.