PATI – Pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati yang diikuti jajaran legislatif dan unsur pemerintahan daerah, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna tersebut digelar untuk menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Kegiatan diikuti pimpinan dan anggota DPRD Pati, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta 21 camat se-Kabupaten Pati.
Wakil Ketua I DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Hardi, menilai arah kebijakan nasional yang menempatkan kemandirian dan ketahanan pangan sebagai salah satu perhatian utama perlu disambut serius oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, Pati memiliki modal besar untuk mendukung agenda tersebut karena sektor pertanian dan perikanan menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pesan Presiden tentang ketahanan pangan harus kita lihat sebagai peluang bagi Pati. Kita punya lahan pertanian, petani, nelayan dan potensi perikanan yang besar. Tinggal bagaimana seluruh potensi itu dikelola secara lebih terarah agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hardi.
Ia mengatakan, upaya memperkuat ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan persoalan dari hulu hingga hilir, termasuk ketersediaan sarana produksi, teknologi, distribusi, pengolahan hasil hingga akses pasar.
“Jangan hanya bicara produksi. Setelah panen harus ada kepastian bagaimana hasilnya terserap pasar dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Begitu juga sektor perikanan, hasil tangkapan atau budidaya harus bisa memiliki nilai tambah,” jelasnya.
Hardi juga mendorong agar program pembangunan daerah ke depan semakin memberikan ruang bagi pengembangan teknologi dan inovasi di sektor pangan. Menurutnya, modernisasi pertanian maupun perikanan dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi biaya produksi masyarakat.
“Kalau kita ingin benar-benar mandiri dalam pangan, maka teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan bersama. Petani dan nelayan harus mendapatkan dukungan yang membuat mereka lebih produktif dan memiliki daya saing,” katanya.
Selain itu, ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, OPD hingga pemerintah di tingkat kecamatan perlu diperkuat agar kebijakan ketahanan pangan dapat diterapkan secara merata.
“Semua harus bergerak bersama. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, sementara pemerintah daerah bersama OPD dan jajaran kecamatan memastikan programnya berjalan di lapangan,” ungkap Hardi.
Ia berharap momentum pidato kenegaraan tersebut dapat menjadi pengingat bahwa potensi daerah harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda besar pembangunan nasional.
“Pati jangan hanya menjadi penonton. Dengan potensi pertanian dan perikanan yang kita miliki, kita harus bisa mengambil bagian dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
