PATI, infobaroe.com – Persoalan kekeringan di Kabupaten Pati tidak berhenti ketika kebutuhan air minum masyarakat terpenuhi. Bagi sektor pertanian, berkurangnya pasokan air dapat menentukan apakah lahan tetap produktif atau justru mengalami penurunan hasil.
Ketua Komisi B DPRD Pati Muslihan menilai penanganan kekeringan perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Air bersih untuk rumah tangga memang menjadi kebutuhan mendesak, tetapi kebutuhan air bagi pertanian, perikanan dan sektor produktif lainnya juga harus masuk dalam perencanaan.
“Jangan sampai penanganan kekeringan hanya melihat kebutuhan konsumsi rumah tangga. Pertanian juga membutuhkan air. Begitu juga sektor lain yang menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujar Muslihan.
Sebagai komisi yang membidangi antara lain pertanian dan perikanan, Muslihan mengatakan ketersediaan air memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan petani yang menghadapi kekurangan air akan kesulitan mempertahankan pola tanam. Dalam kondisi tertentu, petani bahkan harus menyesuaikan jadwal tanam karena tidak yakin dengan ketersediaan air.
“Kalau air tidak tersedia, persoalannya bukan hanya tanaman kekurangan air. Dampaknya bisa sampai pada hasil panen dan pendapatan petani,” katanya.
Karena itu, Muslihan mendorong agar pembangunan sumber air permanen dirancang dengan mempertimbangkan manfaat yang lebih luas. Jika sebuah sumber air memungkinkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus pertanian, menurutnya, pembangunan tersebut layak menjadi prioritas.
Ia meminta pemerintah tidak hanya memandang pembangunan sumur bor atau sumber air sebagai proyek penanganan bencana. Infrastruktur tersebut seharusnya diposisikan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
“Kalau bisa satu sumber air memberikan manfaat untuk rumah tangga sekaligus membantu irigasi, tentu nilai manfaatnya lebih besar,” jelasnya.
Muslihan juga mendorong adanya koordinasi antara organisasi perangkat daerah yang menangani kebencanaan, pertanian, pekerjaan umum dan sumber daya air. Menurutnya, persoalan air tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja.
Komisi B, lanjutnya, siap ikut mengawal agar kebutuhan sektor produktif masyarakat tetap masuk dalam pembahasan kebijakan.
“Air itu menyangkut kehidupan sekaligus penghidupan. Karena itu penyelesaiannya harus melihat dua-duanya,” tandas Muslihan.
(ADV)
