PATI, infobaroe.com – Penyempurnaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu membawa perbaikan menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pati. Pembaruan aturan tersebut dinilai perlu mencakup berbagai aspek kelembagaan, tidak sebatas mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Anggota Komisi A DPRD Pati, Danu Ikhsan HC, menyampaikan bahwa pengaturan mengenai mekanisme pengisian perangkat desa hingga penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menjadi bagian penting dalam revisi perda tersebut.
Ia menilai, kualitas pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur yang menjalankan roda pelayanan publik. Oleh sebab itu, proses pengisian jabatan perangkat desa harus memiliki pedoman yang tegas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Danu menekankan bahwa setiap tahapan seleksi perlu mengedepankan kemampuan dan kompetensi calon, disertai prinsip keterbukaan serta akuntabilitas. Dengan mekanisme yang jelas, peluang terjadinya penyimpangan dalam proses pengisian jabatan dapat diminimalkan.
Selain persoalan perangkat desa, ia juga menyoroti posisi BPD yang memiliki fungsi strategis dalam sistem pemerintahan desa. Keberadaan lembaga tersebut diperlukan untuk menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan desa.
Menurutnya, penguatan aturan terkait BPD penting agar fungsi representasi dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.
Danu berharap pembahasan revisi Perda Nomor 11 Tahun 2014 mampu menghasilkan regulasi yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa saat ini.
Melalui penyempurnaan tersebut, tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Pati diharapkan semakin tertib, profesional, dan transparan, sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(ADV)
