Hak Informasi Masyarakat Diperkuat, Pati Bersiap Hadapi Uji Publik Desember

banner 728x60

PATI, infobaroe.com – Pemerintah Kabupaten Pati terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari pembenahan pelayanan agar setiap kebijakan dan program pemerintah dapat diketahui serta dipantau oleh masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam Visitasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Pati Tahun 2026 bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Ruang Pragolo, Rabu (11/11/2026).

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, keterbukaan informasi sudah menjadi kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih, kemajuan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi dan mengikuti perkembangan berbagai kebijakan pemerintah.

Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadikan transparansi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas. Setiap OPD harus mampu memberikan informasi secara jelas, sekaligus memastikan seluruh kegiatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Chandra, keterbukaan juga menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan investasi daerah. Hal itu terlihat dari Pati Business Forum yang berhasil menghimpun komitmen investasi dari delapan perusahaan dengan nilai mendekati Rp12,6 triliun.

Dengan adanya peluang tersebut, Pemkab Pati perlu menjaga kualitas pelayanan kepada para investor. Kepastian informasi dan transparansi dalam proses pemerintahan diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Chandra juga menaruh perhatian pada pemanfaatan layanan Lapor Bupati. Kanal tersebut dinilai penting karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun persoalan yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah.

Dari sejumlah laporan yang diterima, kerusakan infrastruktur jalan menjadi persoalan yang paling banyak disampaikan. Keluhan lainnya berkaitan dengan persoalan sosial serta ketidaksesuaian data desil kesejahteraan.

Ia meminta OPD yang membidangi persoalan tersebut segera melakukan penanganan dan memberikan kejelasan kepada masyarakat. Menurutnya, laporan warga harus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah perbaikan pelayanan.

Selain persoalan pelayanan, Chandra turut mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi mengenai potensi bencana di wilayah Pati. Sekitar 95 desa memiliki risiko kekeringan saat musim kemarau, sedangkan ancaman banjir menjadi perhatian ketika memasuki musim penghujan.

Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil evaluasi Komisi Informasi Jawa Tengah untuk memperbaiki sistem kerja masing-masing. Hal ini dinilai penting mengingat Pati masih menjadi perhatian nasional dan diperkirakan akan menerima kedatangan sejumlah investor pada Desember mendatang.

Di sisi lain, Kepala Diskominfo Kabupaten Pati Sugiyono menjelaskan bahwa visitasi tersebut merupakan upaya mendorong badan publik agar semakin optimal dalam menjalankan kewajiban pelayanan informasi.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penguatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di setiap perangkat daerah. Keduanya memiliki peran penting dalam memastikan permintaan maupun penyediaan informasi masyarakat ditangani secara tepat.

Sugiyono menyebut, setiap badan publik harus memiliki sistem pengelolaan informasi berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan. Kategori tersebut meliputi informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat.

Adapun informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan harus diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, masing-masing instansi juga harus memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) setiap tahun.

Diskominfo berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman seluruh OPD mengenai standar pelayanan informasi. Dukungan pimpinan daerah, termasuk kehadiran Plt Bupati dan Pj Sekda, diharapkan turut memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi di Kabupaten Pati.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Setiadi menilai, badan publik perlu menempatkan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam menjalankan pemerintahan. Pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika berlangsung proses penilaian.

Ia menegaskan, kunjungan Komisi Informasi Jawa Tengah merupakan bagian dari pendampingan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi. Melalui evaluasi tersebut, setiap badan publik dapat mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki.

Setiadi juga mengundang Plt Bupati dan Pj Sekda Pati untuk menghadiri agenda uji publik keterbukaan informasi yang direncanakan berlangsung pada minggu pertama Desember di Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Hasil visitasi ini diharapkan menjadi landasan bagi Pemkab Pati untuk memperbaiki tata kelola dokumentasi dan pelayanan informasi. Dengan pengelolaan yang semakin baik, masyarakat diharapkan memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan tersebut diikuti Pj Sekda Kabupaten Pati, jajaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, para camat, pimpinan OPD, PPID Utama, serta PPID Pelaksana dari seluruh dinas, badan, kantor, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *