Adam Maulana: Pertanggungjawaban APBD Harus Menjadi Momentum Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

PATI,  – Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kewajiban administratif. Bagi Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pati, dokumen tersebut harus menjadi dasar evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Pandangan itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Pati, Adam Maulana, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD Pati mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Adam, setiap hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar penyusunan APBD berikutnya semakin efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Laporan pertanggungjawaban ini jangan berhenti sebagai dokumen yang disahkan. Pemerintah daerah harus menjadikannya sebagai bahan introspeksi untuk memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran,” kata Adam.

Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap OPD didorong lebih kreatif menggali potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat, sehingga kemampuan fiskal daerah terus meningkat.

Selain sisi pendapatan, Adam mengingatkan agar belanja daerah benar-benar diarahkan pada program prioritas yang memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang merata, dan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Setelah melalui pembahasan di tingkat komisi, Banggar, dan TAPD, Fraksi Partai Demokrat akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disertai harapan agar seluruh rekomendasi DPRD menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD berikutnya.

(ADV)