Kebebasan pelajar dalam menggunakan sepeda motor tanpa aturan yang jelas dianggap sebagai ancaman serius bagi ketertiban umum. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Adhi Pamungkas, memperingatkan bahwa pembiaran terhadap pelajar yang belum cukup umur untuk berkendara akan berdampak luas pada perilaku berlalu lintas masyarakat.
Adhi mengingatkan bahwa jalan raya bukan tempat untuk belajar berkendara tanpa pengawasan dan tanpa legalitas. Ia meminta pihak kepolisian untuk memposisikan diri sebagai penjaga aturan yang tidak mentoleransi pelanggaran administratif seperti ketiadaan SIM di kalangan pelajar.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Itu karena untuk motor dan SIM itu wewenang kepolisian. Jadi harapannya bisa lebih ditertibkan,” ujarnya. Menurut Adhi, penegakan hukum terhadap pelajar justru merupakan bentuk perlindungan negara terhadap nyawa mereka yang masih muda.
Dengan adanya aturan yang jelas dan penegakan yang tegas dari kepolisian, diharapkan para pelajar lebih memilih menggunakan moda transportasi lain yang lebih aman. Adhi optimis bahwa ketertiban lalu lintas di Pati akan membaik jika semua pihak tunduk pada regulasi yang telah ditetapkan.
(ADV)
