PATI, infobaroe.com — Bola tindak lanjut aspirasi tenaga honorer APBD 2005 kini diarahkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Komisi A DPRD Pati meminta BKPSDM dan DPKAD melakukan kajian menyeluruh mengenai kemungkinan pemberian tambahan penghasilan bagi para honorer.
Sekretaris Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PKB, Kastomo, mengatakan kajian dari dua OPD tersebut diperlukan agar pembahasan tidak hanya berdasarkan aspirasi, tetapi memiliki dasar administratif dan keuangan.
“Kita perlu meminta OPD terkait menghitung dan mengkaji. BKPSDM melihat dari sisi kepegawaian dan DPKAD dari sisi anggaran. Dari situ nanti baru kelihatan opsi yang bisa ditempuh,” kata Kastomo.
Menurutnya, jumlah tenaga honorer APBD 2005 yang tersisa hanya 23 orang. Kondisi tersebut perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam mencari skema kebijakan.
Kastomo menilai kajian secara spesifik justru akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan.
“Karena jumlahnya 23 orang, tentu harus dihitung secara detail. Berapa kebutuhan anggarannya, bentuk pemberiannya seperti apa, kemudian aturan yang menjadi acuannya apa,” ujarnya.
Ia berharap OPD tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyelesaikan kajian tersebut.
“Hasil kajian itu nantinya bisa kita bawa dalam pembahasan lebih lanjut. Kalau sudah ada data dan hitungannya, DPRD juga lebih mudah menentukan sikap,” jelasnya.
Kastomo menegaskan, Komisi A siap mengawal pembahasan agar aspirasi para honorer mendapatkan kejelasan.
(ADV)
