Ketertiban di jalan raya Kabupaten Pati memerlukan ketegasan dari otoritas terkait. Anggota Komisi D DPRD Pati, Adhi Pamungkas, menekankan bahwa kunci utama untuk menekan populasi pelajar pengendara motor ada pada fungsi pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai pemegang kewenangan.
Adhi menjelaskan bahwa secara regulasi, izin penggunaan sepeda motor berkaitan erat dengan kelayakan usia dan kepemilikan SIM yang semuanya berada di bawah naungan Polri. Ia pun berharap kepolisian dapat menjalankan fungsinya secara konsisten agar tidak ada lagi pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Itu karena untuk motor dan SIM itu wewenang kepolisian. Jadi harapannya bisa lebih ditertibkan,” tuturnya. Pernyataan ini merupakan bentuk dorongan agar institusi kepolisian lebih responsif terhadap dinamika lalu lintas yang melibatkan remaja di wilayah Pati.
Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kolektif, namun penegakan aturan hukum tetap berada di tangan aparat. Adhi menegaskan bahwa DPRD akan mendukung penuh upaya kepolisian dalam menciptakan jalan raya yang lebih aman melalui penertiban yang terukur terhadap pengendara di bawah umur.
(ADV)
