PATI, infobaroe.com – Wacana pembangunan mall di kawasan Plaza Puri, Kecamatan Pati, mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Pati. Dewan mengingatkan agar rencana investasi tersebut tidak mengesampingkan hak para pedagang yang selama ini menempati lokasi tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menegaskan bahwa keberadaan pedagang harus menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum proses pembangunan dilakukan. Terlebih, sebagian pedagang diketahui memiliki hubungan kontraktual yang perlu dihormati.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Pemerintah maupun pengelola harus memastikan seluruh pedagang mendapatkan penjelasan yang jelas. Jangan sampai ada yang tiba-tiba diminta pindah tanpa mengetahui status kontrak atau hak yang mereka miliki,” tegasnya.
Ia menuturkan, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menghindari munculnya persoalan di kemudian hari. Jika memang diperlukan relokasi atau penataan ulang, maka mekanismenya harus disampaikan secara rinci kepada para pedagang sejak awal.
Menurut Muslihan, pembangunan kawasan perdagangan modern tidak boleh hanya berorientasi pada investasi semata. Keberlangsungan usaha masyarakat yang telah lama berjualan di Plaza Puri juga perlu mendapatkan perhatian.
“Yang paling penting adalah memberikan kepastian kepada para pedagang. Mereka sudah lama mencari nafkah di sana. Jangan sampai proses pembangunan justru menimbulkan keresahan karena minimnya informasi,” ungkapnya.
Meski demikian, Komisi B DPRD Pati tetap mendukung upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan investasi baru. Kehadiran mall dinilai berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Di sisi lain, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyatakan proses penjajakan investor masih berlangsung. Pemerintah daerah saat ini terus menawarkan potensi pengembangan Plaza Puri kepada sejumlah investor yang tertarik membangun mall di Kabupaten Pati.
(ADV)
