DPRD Pati Soroti Minimnya Armada Bus Sekolah, Perlu Penambahan untuk Layani Pelajar

PATI, infobaroe.com – Ketersediaan armada bus sekolah di Kabupaten Pati dinilai masih sangat terbatas dibanding kebutuhan yang ada. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pati baru memiliki satu unit bus sekolah untuk mendukung layanan antar jemput pelajar.

Sekretaris Komisi C DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Irianto Budi Utomo, mengatakan jumlah tersebut belum mampu menjangkau kebutuhan siswa di berbagai wilayah. Karena itu, diperlukan upaya penambahan armada agar layanan transportasi sekolah dapat berjalan lebih optimal.

Menurut Irianto, keberadaan bus sekolah merupakan salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan sepeda motor oleh pelajar yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain melanggar aturan, kondisi tersebut juga berisiko terhadap keselamatan siswa di jalan raya.

“Kalau hanya mengandalkan satu unit bus sekolah tentu belum cukup. Kebutuhan transportasi pelajar di Kabupaten Pati cukup besar sehingga perlu ada penambahan armada secara bertahap,” ujarnya.

Ia menilai program antar jemput sekolah perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan keselamatan generasi muda. Dengan tersedianya transportasi yang memadai, pelajar memiliki pilihan yang lebih aman dibanding harus mengendarai kendaraan pribadi.

Irianto mendukung langkah Dinas Perhubungan Kabupaten Pati yang tengah menyusun skema layanan antar jemput untuk siswa SMP. Program tersebut diharapkan menjadi awal dari pengembangan transportasi sekolah yang lebih luas di masa mendatang.

Selain melalui pengadaan baru, DPRD juga membuka peluang pemanfaatan armada bekas dari daerah lain yang masih layak digunakan. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk menambah jumlah kendaraan dengan biaya yang lebih efisien.

“Kami berharap program ini benar-benar dikembangkan karena manfaatnya sangat besar, baik untuk keselamatan pelajar maupun ketertiban lalu lintas,” katanya.

Komisi C DPRD Pati, lanjut Irianto, siap mengawal perencanaan dan penganggaran agar kebutuhan armada transportasi sekolah dapat dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

(ADV)