Fraksi PDI Perjuangan Soroti Kepastian Dana Transfer dalam Pembahasan RAPBD Pati 2026

Pati — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Pati menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD Pati yang digelar di ruang rapat utama, Kamis (6/11/2025).

Pandangan umum tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Suyono, setelah mendengarkan penjelasan Bupati Pati terkait Pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama terkait komponen pendapatan dan arah kebijakan belanja daerah.

“Salah satu hal yang menjadi perhatian kami adalah kepastian kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat yang perlu disesuaikan dalam pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini juga mencakup dana transfer yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah,” ujar Suyono.

Ia menegaskan bahwa perubahan kebijakan dana transfer, baik dari pusat maupun provinsi, akan sangat memengaruhi struktur pendapatan daerah dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Pati. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak terkait agar perhitungan anggaran dapat lebih akurat dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan fiskal di kemudian hari.

Selain menyoroti dana transfer, Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar pemerintah daerah tetap fokus dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Kami mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal melalui inovasi dalam pengelolaan PAD,” lanjut Suyono.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(ADV)