PATI, infobaroe.com – DPRD Kabupaten Pati mendorong agar persiapan regulasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 tidak dilakukan secara berlarut. Kepastian aturan dinilai menjadi salah satu kunci agar seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai jadwal.
Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, mengatakan waktu persiapan yang tersedia perlu dimanfaatkan pemerintah daerah bersama legislatif untuk mematangkan kebutuhan regulasi. Terlebih, pelaksanaan Pilkades telah diarahkan berlangsung pada awal 2027.
Menurut Hardi, pembahasan aturan di tingkat daerah dapat segera dikebut setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai teknis Pilkades diterbitkan.
“Jangan sampai ketika tahapan sudah masuk, aturan teknisnya belum selesai. Karena itu, begitu regulasi pusat turun, daerah harus segera menindaklanjutinya,” ujar Hardi.
Ia menegaskan kesiapan Pilkades tidak hanya menyangkut aturan tertulis. Pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan juga perlu memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme pemilihan.
Hardi menilai kepastian regulasi akan membantu pemerintah desa melakukan persiapan dengan lebih baik sekaligus menghindari munculnya perbedaan penafsiran saat tahapan Pilkades berlangsung.
“Regulasi harus memberikan kepastian bagi semua pihak. Pemerintah desa harus tahu acuannya, masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai tahapan dan mekanismenya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin sebelumnya memastikan agenda Pilkades tetap diproyeksikan berlangsung secara serentak pada 2027. DPRD saat ini masih menunggu Permendagri sebagai pijakan untuk melanjutkan penyelarasan regulasi di tingkat daerah.
DPRD berharap aturan teknis dari pemerintah pusat segera tersedia sehingga proses penyesuaian regulasi di Kabupaten Pati dapat dilakukan tepat waktu. Dengan demikian, pelaksanaan Pilkades 2027 dapat dipersiapkan secara lebih tertib, terarah, dan memiliki kepastian hukum.
(ADV)
