PATI, infobaroe.com – Keluhan Pemerintah Desa Pegandan terkait kondisi Jembatan Pegandan yang rusak parah mendapat respons dari DPRD Kabupaten Pati. Lembaga legislatif itu menyatakan siap mengawal aspirasi masyarakat agar perbaikan jembatan dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengatakan pihaknya memahami keresahan warga yang selama bertahun-tahun menunggu adanya perbaikan infrastruktur tersebut. Menurutnya, jembatan yang menjadi penghubung beberapa wilayah tidak boleh luput dari perhatian pemerintah.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Ketika pemerintah desa dan masyarakat terus menyampaikan aspirasi terkait kerusakan jembatan, tentu itu menjadi masukan penting bagi kami. Artinya memang ada kebutuhan riil yang harus segera ditindaklanjuti,” katanya.
Joni menjelaskan, Komisi C akan berupaya menginventarisasi berbagai persoalan infrastruktur yang mendesak, termasuk kondisi Jembatan Pegandan yang kini mengalami ambrol pada sebagian badan jembatan.
Ia menilai akses yang digunakan oleh warga dari sejumlah pedukuhan memiliki fungsi strategis dalam menunjang aktivitas sosial maupun perekonomian masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat merasa aspirasinya tidak didengar. DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, sehingga kami akan berkomunikasi dengan OPD terkait agar persoalan ini mendapatkan perhatian,” ujarnya.
Selain mendorong perbaikan fisik, Joni juga meminta agar keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian utama selama menunggu penanganan dilakukan. Ia berharap pemerintah desa bersama instansi terkait dapat memasang tanda peringatan atau langkah pengamanan sementara di lokasi.
“Yang paling penting saat ini adalah memastikan tidak ada korban akibat kerusakan jembatan. Setelah itu kami akan mendorong agar proses perencanaan dan penganggarannya bisa segera berjalan,” pungkasnya.
DPRD Pati berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sehingga kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap sesuai skala prioritas pembangunan.
(ADV)
