PATI, infobaroe.com – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKS Karmidjan meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan proyek infrastruktur pada tahun 2026 mendatang. Ia menilai pengawasan menjadi faktor utama untuk menjaga kualitas pembangunan agar tidak cepat rusak dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Karmidjan saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama wartawan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati bersama Persatuan Wartawan Indonesia.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan infrastruktur di Kabupaten Pati yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari jalan rusak hingga ketimpangan pembangunan antardesa.
“Kalau pengawasan proyek lemah, kualitas pembangunan juga akan ikut lemah. Ini yang harus menjadi perhatian bersama, terutama untuk pekerjaan infrastruktur tahun 2026,” ujar Karmidjan.
Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menempatkan pengawas khusus di setiap proyek agar pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan tidak asal selesai.
“Kami di DPRD tentu ingin pembangunan benar-benar berkualitas. Jangan sampai baru beberapa bulan selesai, kondisi jalan atau bangunan sudah mengalami kerusakan,” katanya.
Karmidjan menilai pengawasan yang baik akan berdampak langsung terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, pembangunan yang berkualitas juga akan mengurangi beban perbaikan di tahun berikutnya.
“Anggaran pemerintah itu berasal dari rakyat. Maka penggunaannya harus benar-benar dijaga melalui pengawasan yang maksimal,” tegasnya.
Ia berharap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati ke depan tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.
(ADV)
