PATI, infobaroe.com – DPRD Kabupaten Pati mendorong pemerintah daerah memperkuat pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan penanganan kekeringan tidak boleh hanya bersifat reaktif ketika masyarakat sudah mengalami krisis air.
“Pemerintah harus mempunyai peta wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Dengan begitu, langkah antisipasi bisa dilakukan sebelum masyarakat benar-benar kehabisan sumber air,” ujar Ali.
Menurutnya, data desa rawan kekeringan dapat menjadi dasar dalam menentukan lokasi penampungan air, sumur dalam maupun jaringan distribusi air bersih.
Kondisi kekeringan Pati sendiri terus berkembang. Pada awal Oktober, BPBD mencatat 62 desa di enam kecamatan terdampak. Sebelumnya, jumlah tersebut masih berada di angka 40 hingga 48 desa.
Ali mengatakan perubahan jumlah wilayah terdampak menunjukkan bahwa pola penanganan harus disiapkan secara dinamis.
“Jangan menunggu laporan dari masyarakat baru bergerak. Desa yang sudah masuk kategori rawan harus dipantau secara berkala,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sumber air yang tersedia di setiap wilayah.
“Kalau sumber air permukaan tidak mencukupi, harus dicari alternatifnya. Termasuk sumur dalam dan infrastruktur penunjang lainnya,” pungkasnya.
(ADV)
