PATI – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, meminta pemerintah daerah mengkaji secara menyeluruh usulan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi penuh waktu. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar tidak berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan publik.
Narso mengatakan DPRD memahami harapan para pegawai yang menginginkan kepastian status dan peningkatan kesejahteraan. Namun, setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada perhitungan yang matang, terutama menyangkut konsekuensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Perubahan status kepegawaian tentu memiliki konsekuensi terhadap pembiayaan daerah. Karena itu, seluruh aspek harus dihitung secara cermat agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila status P3K paruh waktu berubah menjadi penuh waktu, maka kebutuhan belanja pegawai akan mengalami peningkatan. Kondisi tersebut harus diantisipasi agar tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program-program prioritas lainnya.
Narso menilai pemerintah daerah perlu menyusun proyeksi anggaran secara komprehensif, termasuk menghitung dampaknya terhadap belanja daerah dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
“Kami mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, tetapi kebijakan tersebut harus dibangun di atas perencanaan yang matang. Pemerintah daerah perlu menyampaikan simulasi kemampuan fiskal secara terbuka sehingga keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan aparatur, keberlanjutan APBD, dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Narso.
Ia menambahkan Komisi A DPRD Kabupaten Pati akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak kebijakan tersebut. Dengan demikian, keputusan yang nantinya diambil diharapkan mampu memberikan kepastian bagi para pegawai sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.
(ADV)
