Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, memberikan perhatian serius terhadap aspirasi para pegawai daerah. Menanggapi tuntutan mengenai pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi penuh waktu, ia mengingatkan adanya konsekuensi logis yang akan langsung memengaruhi postur keuangan daerah.
Narso menjelaskan bahwa setiap perubahan status kepegawaian berimplikasi pada pergeseran pos anggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika usulan tersebut langsung disetujui tanpa pertimbangan yang matang, maka pengalihan beban gaji akan mengubah peta prioritas belanja pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah daerah.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Kalau statusnya menjadi penuh waktu, otomatis penggajiannya masuk dalam belanja pegawai. Ini tentu akan berdampak besar pada struktur APBD,” ujar Narso saat memberikan keterangan seusai menghadiri agenda dengar pendapat di Gedung Parlemen.
Komisi A DPRD Pati menilai bahwa keseimbangan fiskal daerah harus tetap dijaga agar pelayanan publik di sektor lain tidak terganggu. Oleh karena itu, Narso meminta tim anggaran pemerintah daerah untuk menyajikan simulasi riil mengenai dampak pembiayaan ini sebelum regulasi atau kebijakan baru diterbitkan.
(ADV)
