PATI – Pimpinan DPRD Kabupaten Pati yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ali Badrudin, keluar ke halaman gedung DPRD Pati pada pukul 14.56 WIB, Jumat (19/9/2025), untuk menemui perwakilan Masyarakat Pati Bersatu (MPB) dan melaksanakan audiensi.
Kehadiran pimpinan dewan tersebut disambut baik oleh perwakilan MPB. Sejumlah koordinator, di antaranya Supriyono alias Botok, Kristoni Duha, dan Cak Ulil, masuk ke dalam gedung DPRD Pati guna menyampaikan aspirasi. MPB membawa 13 tuntutan yang kemudian diringkas menjadi enam poin utama untuk dibahas bersama pimpinan DPRD.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
Dalam kesempatan itu, Ali Badrudin menegaskan bahwa DPRD Pati siap menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebijakan Bupati Pati, H. Sudewo.
“Yang kedua tadi, kami meminta DPRD Kabupaten Pati untuk memboikot kebijakan-kebijakan Bupati Pati. Namun setelah dikerucutkan, yang dimaksud adalah kebijakan-kebijakan yang terbukti melanggar hukum. Kebijakan inilah yang akan kita boikot, sesuai kesepakatan bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu,” jelas Ali Badrudin yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Kabupaten Pati.
Selain itu, ada pula tuntutan yang ditujukan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pati. Salah satunya adalah agar PDIP tidak mengganti Teguh Bandang Waluyo dari jabatannya sebagai Ketua Pansus DPRD Kabupaten Pati. Tuntutan ini disebut sudah disepakati oleh Fraksi PDIP.
Di sisi lain, MPB juga mendesak agar anggota Pansus dari Fraksi PDIP, Joko Wahyudi, segera diganti dari keanggotaannya.
“Alasannya, berdasarkan hasil pembahasan, Saudara Joko Wahyudi dianggap jarang menghadiri rapat-rapat Pansus,” tandas Ali Badrudin.
Audiensi berlangsung dengan tertib, dan pimpinan DPRD Pati berjanji akan menindaklanjuti seluruh poin yang disampaikan Masyarakat Pati Bersatu dalam forum resmi dewan.
