PATI – Ketua Satuan Pengawas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pati, Risma Ardhi Chandra, akan menelusuri penyebab tersendatnya transfer dana dari pemerintah pusat ke Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi. Hal tersebut disampaikan Chandra usai mengikuti rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Pati, Senin (15/12/2025).
Chandra yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Pati itu mengakui bahwa permasalahan tersebut berpotensi terjadi akibat kendala di tingkat pusat, yakni pada Badan Gizi Nasional (BGN). Oleh karena itu, pihaknya berjanji segera melakukan pengecekan agar persoalan tersebut dapat segera ditangani.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Biasanya itu dari MBG pusat, jadi ada laporan terkait pelaksanaan MBG. Penutupan dan pembukaan operasional itu semua dari MBG pusat. Nanti akan kita tindak lanjuti, ada masalah apa,” ujar Chandra.
Ia menambahkan, persoalan keterlambatan anggaran seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Pati, melainkan juga di sejumlah daerah lain. Chandra pun meminta pengelola SPPG, khususnya pihak yayasan, untuk lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan tim MBG di tingkat kabupaten maupun dengan BGN di pusat.
“Nanti akan kita telusuri. Ada beberapa dana yang tidak cair karena mekanisme MBG ini dananya biasanya lewat yayasan, kemudian dari yayasan baru ke mitra. Nah, yang di Pucakwangi ini yayasannya sendiri atau bermitra, kita belum tahu. Nanti akan kita cross check,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menilai mandeknya transfer dana dari BGN ke SPPG kemungkinan disebabkan oleh kesalahan teknis di tingkat pelaksana.
“Ini mungkin ada satu kesalahan teknis. Bisa jadi saat memasukkan perencanaan agak terlambat atau ada sistem baru. Karena kan banyak juga SPPG yang berjalan,” kata Ali.
Ia berharap pengelola SPPG dapat segera menemukan solusi agar pelayanan pemenuhan gizi kembali berjalan normal. Jika diperlukan, DPRD Pati akan meminta Komisi D untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi SPPG guna memastikan permasalahan tersebut segera terselesaikan.
