PATI – Pengalokasian dana sebesar Rp200 miliar dalam APBD 2026 untuk perbaikan infrastruktur tentu membutuhkan pengawasan yang ekstra ketat. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, H. Hardi, menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan anggaran tersebut dari hulu ke hilir. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan daerah dan masyarakat.
Hardi menyadari bahwa anggaran besar seringkali menjadi sasaran empuk praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia meminta instansi terkait dan para kontraktor yang nantinya mengerjakan proyek perbaikan jalan, jembatan, dan talut untuk bekerja dengan integritas tinggi. Kualitas material dan ketebalan aspal harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Kami akan terus mengawal program ini agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Tidak boleh ada proyek yang asal-asalan karena ini menggunakan uang rakyat yang jumlahnya sangat besar,” tegas Hardi. Ia berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi proyek secara berkala setelah pengerjaan dimulai pada 2026 nanti.
Legislator dari Pati ini juga mengajak masyarakat untuk turut aktif melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing. Jika ditemukan pengerjaan jalan atau talut yang tidak sesuai standar, warga diminta segera melapor ke DPRD. Partisipasi publik dianggap sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini benar-benar berkualitas dan tahan lama.
Dengan pengawalan yang ketat, Hardi optimis perbaikan infrastruktur di Kabupaten Pati akan menjadi percontohan bagi daerah lain. Ia berharap langkah ini dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dana publik untuk kepentingan umum, khususnya dalam memperbaiki fasilitas yang rusak parah.
(ADV)
