PATI, infobaroe.com – Meluasnya wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Pati menjadi perhatian DPRD, bukan hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan air bersih tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Anggota Komisi D DPRD Pati, Eko Kuswanto, meminta wilayah yang mengalami krisis air mendapatkan pemantauan kesehatan secara lebih intensif.
“Ketika sebuah wilayah mengalami kekeringan, perhatian pemerintah jangan berhenti pada distribusi air bersih. Kondisi kesehatan masyarakat juga harus dipantau,” ujar Eko.
BPBD Pati mencatat dampak kekeringan 2026 meluas hingga 40 desa di 10 kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan penanganan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Eko menilai Puskesmas dapat menjadi ujung tombak untuk mengetahui perkembangan keluhan kesehatan di wilayah terdampak.
“Puskesmas paling dekat dengan masyarakat. Karena itu informasi mengenai keluhan kesehatan di lapangan harus bisa cepat diketahui dan ditindaklanjuti,” katanya.
Ia mendorong koordinasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa diperkuat selama kemarau.
Selain itu, Eko meminta masyarakat tidak ragu memanfaatkan fasilitas kesehatan ketika mengalami keluhan yang mengganggu aktivitas.
“Kalau ada keluhan kesehatan, segera konsultasikan. Jangan menunggu sampai kondisinya semakin berat,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan sejak dini akan membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan yang lebih serius selama musim kemarau.
(ADV)
