Dinamika aspirasi tenaga kontrak di Kabupaten Pati kembali menghangat setelah digelarnya pertemuan formal di Gedung Dewan. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, memberikan catatan khusus pasca-menghadiri audiensi bersama perwakilan P3K paruh waktu yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Pati.
Dalam forum tersebut, tuntutan utama yang disuarakan oleh para pekerja adalah legalitas perubahan status kerja dari paruh waktu menjadi penuh waktu demi kepastian masa depan. Narso menilai, tuntutan tersebut sangat manusiawi, namun secara teknis birokrasi akan mengubah total skema penganggaran upah di tingkat dinas sekunder.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Kalau statusnya menjadi penuh waktu, otomatis penggajiannya masuk dalam belanja pegawai. Ini tentu akan berdampak besar pada struktur APBD,” jelas Narso mengulas kembali substansi perdebatan teknis anggaran yang mengemuka dalam audiensi tersebut.
Pertemuan di ruang paripurna tersebut menjadi pembuka dari rangkaian rapat kerja lanjutan yang akan digelar Komisi A. Narso berharap perwakilan P3K paruh waktu tetap menjaga kondusivitas di lapangan selama proses penghitungan dan analisis regulasi ini berjalan di tingkat legislatif.
(ADV)
