PATI, infobaroe.com – Tingginya jumlah pelajar yang mengendarai sepeda motor tanpa helm dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi perhatian Komisi C DPRD Kabupaten Pati. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah nyata untuk meningkatkan keselamatan pelajar di jalan raya.
Anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi PKS, Wardjono, menegaskan bahwa keselamatan siswa harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan transportasi daerah.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
Menurutnya, keberadaan layanan antar jemput sekolah bukan hanya soal penyediaan sarana transportasi, tetapi juga bagian dari upaya perlindungan terhadap generasi muda.
“Keselamatan pelajar harus menjadi prioritas. Jangan sampai mereka setiap hari menghadapi risiko kecelakaan karena tidak memiliki pilihan transportasi yang aman untuk pergi ke sekolah,” ujarnya.
Wardjono menilai fenomena pelajar berkendara sendiri sudah berlangsung cukup lama dan memerlukan solusi yang komprehensif. Selain penegakan aturan, pemerintah juga perlu menyediakan alternatif transportasi yang mudah diakses oleh siswa.
Ia mendukung rencana pengembangan layanan antar jemput sekolah yang saat ini sedang dikaji oleh pemerintah daerah bersama Dinas Perhubungan. Program tersebut dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi jumlah pelajar yang menggunakan sepeda motor.
Selain itu, Wardjono juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga dunia usaha, untuk mendukung terwujudnya sistem transportasi pelajar yang aman dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah armada yang tersedia, tetapi juga dari berkurangnya pelanggaran lalu lintas dan meningkatnya keselamatan siswa.
“Jika transportasi sekolah bisa berjalan dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan pelajar, tetapi juga membantu menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat secara umum,” pungkasnya.
(ADV)
