PATI – Berdasarkan hasil rangkuman sementara agenda jaring aspirasi para anggota dewan di Kabupaten Pati, persoalan ekonomi, pembenahan fasilitas publik, serta bantuan sosial masih mendominasi keluhan masyarakat. Isu-isu seperti perbaikan jalan rusak, akses pupuk yang sulit, hingga pemenuhan jaminan sosial warga kurang mampu terus mengemuka di setiap pertemuan warga.
Berulangnya aduan serupa mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan pada ketiga bidang tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar masalah. Menyikapi hal ini, DPRD Pati mendorong jajaran pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam menyelaraskan temuan lapangan tersebut ke dalam draf RKPD 2027.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, menggarisbawahi bahwa masa reses adalah bukti nyata keseriusan legislatif untuk menjaring kebutuhan warga sekaligus menjamin agar dokumen rencana pembangunan daerah bersifat inklusif serta berjangka panjang.
“Pimpinan komisi perlu memberikan masukan strategis berbasis hasil pengawasan lapangan, sekaligus memperjuangkan usulan-usulan yang telah dihimpun oleh seluruh anggota dewan,” tegas Bambang Susilo.
Ia menambahkan bahwa perhatian ekstra terhadap tiga sektor krusial ini akan menentukan arah pemulihan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Ketika pemerintah daerah bersikap responsif terhadap keluhan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan sosial, maka dampak positifnya akan langsung dirasakan pada peningkatan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Melalui koordinasi yang erat antara DPRD dan Pemkab Pati, seluruh aspirasi yang telah terkumpul diharapkan menjadi fondasi utama dalam merancang program kerja yang presisi dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
(ADV)
