PATI – Seluruh komisi di DPRD Kabupaten Pati didesak untuk meningkatkan kecermatan dalam mengklasifikasikan aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses. Kepemimpinan internal komisi memegang peranan vital sebagai jembatan untuk memperjuangkan harapan warga dalam pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pengawalan usulan sejak fase awal perencanaan sangat penting agar program-program yang bersifat mendesak tidak tereliminasi dari skala prioritas daerah. Upaya ini sekaligus membuktikan keseriusan pihak legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, menegaskan bahwa partisipasi aktif para pimpinan komisi dalam mengkaji hasil reses akan menciptakan postur APBD yang lebih transparan, rasional, serta proporsional.
“Andil pimpinan komisi adalah bentuk tanggung jawab moral kita demi menjamin RKPD 2027 memprioritaskan kepentingan masyarakat luas,” tegas Bambang Susilo.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen tinggi dari setiap komisi untuk memperjuangkan temuan-temuan di lapangan tanpa ada yang terlewat.
“Komisi-komisi dewan wajib pasang badan mengawal hasil jaring aspirasi ini agar benar-benar terkunci dalam dokumen alokasi belanja daerah,” imbuhnya.
Sebagian besar aspirasi yang masuk masih didominasi isu pemulihan ekonomi warga, perbaikan infrastruktur publik, serta penguatan bantalan sosial. Karena itu, pengawalan melekat oleh DPRD Pati menjadi jaminan agar pos-pos anggaran tersebut tidak bergeser, demi terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh penjuru Bumi Mina Tani.
(ADV)
