PATI, infobaroe.com – Penurunan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pati menjadi sorotan DPRD. Pemerintah daerah diminta tidak mengabaikan penurunan tersebut dan menjadikannya sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, mengatakan evaluasi perlu dilakukan terhadap sejumlah indikator yang memengaruhi capaian reformasi birokrasi. Menurutnya, perbaikan harus diarahkan pada peningkatan kinerja aparatur sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya, dalam pidato Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 di Alun-alun Simpang Lima Pati, Jumat (7/8/2026), Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pati pada 2025 tercatat 79,97. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian 2024 yang berada di angka 81,15.
Bambang menilai penurunan indeks tersebut perlu disikapi secara serius. Namun, ia menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak semestinya hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan angka penilaian.
“Penurunan indeks ini tentu harus kita sikapi sebagai bahan evaluasi. Pemerintah daerah perlu melihat apa saja indikator yang mengalami penurunan dan segera melakukan perbaikan,” ujar Bambang Susilo.
Menurut politikus Fraksi PKB tersebut, kualitas birokrasi memiliki keterkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintahan yang efektif dan responsif akan memudahkan pelaksanaan program sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Karena itu, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing. Evaluasi tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan ketika menghadapi proses penilaian, tetapi menjadi bagian dari rutinitas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Reformasi birokrasi harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar mengejar nilai. Kalau pelayanan semakin cepat, transparan dan masyarakat merasa terbantu, itu yang menjadi ukuran keberhasilannya,” katanya.
Bambang juga menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, setiap indikator yang mengalami penurunan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang jelas.
Ia berharap pembenahan birokrasi dapat menghasilkan aparatur yang semakin profesional, transparan, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat.
“Kita ingin birokrasi di Pati semakin profesional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Setiap penurunan indikator harus dijadikan momentum untuk berbenah,” pungkasnya.
(ADV)
