PATI, infobaroe.com – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan daerah. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, menekankan pentingnya memastikan setiap capaian pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Bambang usai mengikuti rangkaian upacara Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 di Alun-alun Simpang Lima Pati, Jumat (7/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra turut memaparkan sejumlah capaian indikator pembangunan daerah.
Bambang mengatakan, keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya diukur melalui angka maupun laporan administratif. Menurutnya, indikator pembangunan baru memiliki makna ketika hasilnya dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Setiap capaian pembangunan tentu patut kita syukuri. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya ada di tengah masyarakat,” kata Bambang.
Ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan Pemkab Pati. Karena itu, momentum bertambahnya usia daerah dinilai tepat untuk melihat kembali program yang sudah berjalan, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
Bambang juga mendorong adanya penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, sinergi antarinstansi diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan secara terpisah dan penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.
“Pembangunan harus punya arah yang jelas dan berkelanjutan. Jangan hanya mengejar target tahunan, tetapi harus dipikirkan dampaknya untuk beberapa tahun ke depan,” jelasnya.
Selain peran pemerintah dan DPRD, Bambang menilai masyarakat memiliki posisi penting dalam mengawal pembangunan. Aspirasi, kritik, serta masukan dari warga dinilai dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah.
Ia memastikan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga perlu diperkuat agar proses pembangunan berjalan secara terbuka dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan. Pemerintah dan DPRD harus berjalan bersama, sementara masyarakat juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Dengan begitu, pembangunan Pati bisa benar-benar semakin merata,” pungkas Bambang Susilo.
(ADV)
