PATI, infobaroe.com – Dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Kejadian tersebut dinilai perlu menjadi evaluasi untuk memperkuat sistem penanganan ketika muncul keluhan kesehatan di lingkungan sekolah.
Wakil Ketua III DPRD Pati, Suwito, mengatakan sekolah perlu memiliki prosedur yang jelas dalam menghadapi siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan MBG. Kecepatan dalam mengambil tindakan dinilai penting agar kondisi siswa segera mendapatkan penanganan.
“Ketika ada siswa yang mengalami mual, muntah atau pusing setelah mengonsumsi makanan, responsnya harus cepat. Sekolah dan pihak terkait harus segera berkoordinasi agar kondisi siswa bisa ditangani dan sumber masalahnya dapat segera diperiksa,” ujar Suwito.
Menurutnya, tanggung jawab menjaga keamanan MBG tidak hanya berada pada pihak penyedia makanan. Sekolah juga memiliki peran penting karena menjadi tempat makanan diterima sebelum dibagikan kepada para siswa.
Karena itu, Suwito mendorong adanya pemeriksaan dan pengawasan sejak makanan tiba di sekolah. Pihak sekolah perlu memastikan proses penerimaan hingga pembagian makanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai kejadian di Kecamatan Gembong dapat dijadikan momentum untuk membangun sistem pengawasan yang lebih berlapis. Koordinasi antara sekolah, penyedia makanan, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah perlu dibuat lebih responsif.
Dengan sistem tersebut, setiap keluhan kesehatan yang muncul setelah konsumsi MBG dapat segera dikenali dan ditindaklanjuti. Langkah cepat juga diharapkan dapat mencegah apabila persoalan yang terjadi berpotensi meluas.
Suwito menegaskan bahwa aspek kesehatan dan keselamatan siswa harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG. Program pemenuhan gizi tersebut harus didukung mekanisme pengawasan dan penanganan yang mampu memberikan rasa aman bagi siswa maupun orang tua.
(ADV)
