PATI, infobaroe.com — Persoalan kekurangan air bersih kembali dirasakan masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Menurunnya debit sumur warga selama musim kemarau membuat kebutuhan air menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Pati.
Anggota DPRD Pati dari Fraksi PKB, Kastomo, mengatakan kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang cepat sekaligus strategi jangka panjang. Pasalnya, persoalan kekeringan di Jakenan bukan kejadian yang baru muncul, melainkan berulang setiap musim kemarau.
“Jakenan harus mendapat perhatian karena persoalan kekeringan ini bukan sesuatu yang baru. Setiap kemarau masyarakat kembali menghadapi persoalan air,” ujar Kastomo.
Menurutnya, distribusi air bersih menggunakan kendaraan tangki memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan warga dalam situasi darurat. Namun, langkah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“Dropping air memang penting untuk kondisi sekarang, tetapi jangan berhenti di situ. Kita harus mencari sumber air yang bisa digunakan masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.
Kastomo mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan wilayah yang memiliki potensi sumber air. Hasil pemetaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi pembangunan sumur bor maupun embung.
Ia menekankan, pembangunan sarana air harus dilakukan berdasarkan kajian dan kondisi geografis masing-masing wilayah. Dengan perencanaan yang tepat, infrastruktur yang dibangun diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Harus ada pemetaan. Kita cari titik yang memang memiliki potensi sumber air, kemudian dibangun dengan perencanaan yang baik,” jelasnya.
Di sisi lain, Kastomo meminta pemerintah desa berperan aktif dalam memastikan penyaluran bantuan air bersih berjalan merata. Pendataan warga dan kebutuhan air harus dilakukan secara akurat agar distribusi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
“Desa harus menjadi ujung tombak. Mereka yang paling tahu kondisi warganya, sehingga pendataan penerima dan kebutuhan air harus dilakukan dengan benar,” tuturnya.
Kastomo menilai persoalan kekeringan perlu masuk dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama untuk wilayah yang setiap tahun mengalami keterbatasan air. Penanganan permanen dinilai lebih efektif dibandingkan terus mengandalkan bantuan saat musim kemarau tiba.
“Kalau setiap tahun persoalannya berulang, berarti harus ada kebijakan yang lebih permanen. Masyarakat tidak boleh terus berada dalam siklus kekurangan air setiap kemarau,” pungkasnya.
(ADV)
