PATI, infobaroe.com — Komisi D DPRD Kabupaten Pati memastikan akan mengawal penyelesaian persoalan administrasi seorang siswa SMP Negeri 8 Pati yang pindah ke MTs Juwana.
Ketua Komisi D DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo bersama Wakil Ketua Komisi D Endah Sri Wahyuningati menilai kasus tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelayanan dan komunikasi dalam proses perpindahan peserta didik.
Bandang mengatakan, pengawasan dilakukan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan sekolah.
“Fungsi kami adalah memastikan pelayanan pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. Kalau ada laporan dari masyarakat, tentu harus kami cek langsung agar persoalannya jelas,” ujar Bandang.
Menurutnya, hasil pertemuan dengan wali murid dan pihak sekolah menunjukkan persoalan telah menemukan titik penyelesaian.
“Setelah kami pertemukan, masing-masing pihak sudah memahami duduk persoalannya. Sekarang yang perlu dipastikan adalah proses administrasinya selesai,” katanya.
Sementara itu, Endah menilai koordinasi antarpihak menjadi kunci dalam mencegah persoalan serupa.
“Perpindahan siswa itu bukan hanya soal surat pindah, tetapi ada data dan administrasi yang harus disesuaikan. Karena itu komunikasi antara sekolah asal, sekolah tujuan, dan keluarga harus berjalan,” jelas Endah.
Ia menambahkan, wali murid juga perlu mendapatkan informasi yang utuh mengenai tahapan perpindahan data.
“Kalau sejak awal semua informasi disampaikan dengan jelas, potensi salah paham bisa diminimalkan,” tambahnya.
Siswa yang menjadi perhatian Komisi D tersebut sebelumnya bersekolah di SMPN 8 Pati. Ia kemudian mengajukan perpindahan ke MTs Juwana setelah beberapa kali tidak masuk sekolah.
Pihak SMPN 8 Pati menyatakan tidak pernah memberikan tekanan kepada siswa. Sementara proses pemindahan data Dapodik masih dilakukan.
Bandang menegaskan DPRD tidak ingin persoalan administrasi berdampak terhadap pendidikan siswa.
“Administrasi harus kita selesaikan, tetapi kegiatan belajar anak jangan sampai terganggu,” ujarnya.
Endah menambahkan, penyelesaian kasus secara cepat dan terbuka akan memberikan rasa aman kepada wali murid.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian. Ketika ada persoalan, jangan menunggu sampai menjadi besar, tetapi segera komunikasikan dan selesaikan,” pungkasnya.
(ADV)
