PATI, infobaroe.com – Pemerintah Kabupaten Pati didorong untuk meninjau kembali efektivitas program perlindungan perempuan dan anak. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyusul peristiwa penemuan bayi perempuan meninggal dunia di kawasan Bendung Sani, Desa Sidokerto, Kecamatan Pati.
Teguh berpandangan, kejadian tersebut harus menjadi perhatian lintas sektor. Penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga perlu diikuti evaluasi terhadap upaya pencegahan dan pendampingan yang selama ini dijalankan pemerintah.
Ia menilai, keberadaan layanan perlindungan harus diimbangi dengan kemudahan akses bagi masyarakat. Jangan sampai berbagai fasilitas dan program telah disediakan, tetapi warga yang sedang menghadapi persoalan justru tidak mengetahui keberadaan maupun prosedur untuk mendapatkan bantuan.
Menurutnya, sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga perlindungan, serta pemerintah di tingkat kecamatan dan desa perlu ditingkatkan. Langkah ini penting agar masyarakat yang mengalami tekanan sosial, persoalan keluarga, maupun kehamilan dalam situasi sulit dapat segera memperoleh pendampingan.
Lebih lanjut, Teguh meminta instansi terkait melakukan pemetaan terhadap berbagai faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya penelantaran bayi. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Komisi D DPRD Pati akan mendorong penguatan kebijakan dan program perlindungan anak melalui koordinasi serta pembahasan bersama OPD terkait.
Teguh berharap pemerintah daerah dapat mengedepankan langkah antisipatif, bukan sekadar memberikan respons setelah muncul peristiwa yang merenggut korban. Dengan sistem perlindungan yang lebih kuat dan terintegrasi, kejadian serupa diharapkan tidak kembali terulang di Kabupaten Pati.
(ADV)
