PATI, infobaroe.com – Persoalan perkawinan yang belum tercatat dalam administrasi negara masih menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati menghadirkan program Dikau Ratuku sebagai upaya mempermudah pasangan dalam memperoleh legalitas perkawinan.
Melalui layanan ini, masyarakat bisa mendapatkan tiga dokumen kependudukan sekaligus, meliputi akta perkawinan, Kartu Keluarga (KK), dan KTP elektronik (KTP-el) dengan status perkawinan yang telah diperbarui.
Program Dikau Ratuku, yang berarti Dicatatkan Langsung Dapat Akta Perkawinan, KK, dan KTP-el dengan Status Baru, diperuntukkan bagi pasangan non-Muslim yang sudah melangsungkan pernikahan secara agama maupun adat, tetapi belum melakukan pencatatan secara resmi di catatan sipil.
Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Pati, Ida Istiani, mengatakan bahwa masih diperlukan upaya edukasi agar masyarakat tidak mengabaikan tahapan pencatatan perkawinan setelah melaksanakan prosesi pernikahan.
Menurutnya, pemberkatan atau perkawinan secara agama perlu dilanjutkan dengan pencatatan di instansi berwenang agar status hubungan suami istri mendapatkan kepastian hukum dari negara.
Apabila tahapan tersebut tidak dilakukan, data kependudukan pasangan belum mengalami perubahan. Status perkawinan dalam KTP-el maupun KK masih tercatat belum kawin. Kondisi ini bahkan berpotensi menimbulkan kesulitan ketika keluarga mengurus dokumen administrasi anak.
Untuk itu, Disdukcapil Pati terus memperluas penyampaian informasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, termasuk pendeta dan pengurus gereja, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman sejak awal setelah melangsungkan pemberkatan.
Hal lain yang menjadi keunggulan program ini adalah tidak adanya pembatasan waktu bagi pasangan untuk mencatatkan perkawinannya. Mereka yang telah menikah bertahun-tahun lalu tetap dapat mengajukan pencatatan meskipun baru mengurusnya sekarang.
Ida mengungkapkan, Disdukcapil Pati bahkan pernah melayani pasangan yang usianya sudah di atas 60 tahun untuk mencatatkan perkawinan mereka. Menurutnya, lamanya perkawinan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh pencatatan secara resmi.
Ia juga menjelaskan bahwa ketentuan Permendagri tidak menentukan batas maksimal waktu pencatatan setelah perkawinan dilaksanakan menurut agama atau adat. Adapun aturan 60 hari yang kerap dipahami masyarakat berkaitan dengan ketentuan denda administrasi yang saat ini sudah dihapuskan.
Kendati demikian, masyarakat tetap harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Kedua mempelai wajib hadir secara langsung di kantor Disdukcapil Pati untuk menandatangani dokumen di hadapan petugas pencatat perkawinan.
Persyaratan yang perlu disiapkan antara lain KTP-el, KK, dan akta kelahiran masing-masing mempelai, surat pemberkatan gereja, serta akta cerai bagi pasangan yang pernah menikah sebelumnya. Selain itu, pemohon juga harus mengisi formulir pencatatan perkawinan.
Disdukcapil Pati berharap inovasi Dikau Ratuku dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi perkawinan. Sebab, pencatatan resmi tidak hanya berkaitan dengan perubahan status dalam dokumen kependudukan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum serta perlindungan hak-hak anggota keluarga.
Dengan pelayanan yang menggabungkan penerbitan tiga dokumen sekaligus, masyarakat diharapkan semakin mudah mengurus administrasi kependudukan dan tidak lagi menunda pencatatan perkawinan yang telah dilaksanakan.
